Kepala Disdik Lamongan Dilaporkan ke Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Kegiatan Proyek

Lamongan,transpos.id – Adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan proyek fisik maupun non fisik di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tampak menggurita.

Hal itu mencuat, setelah adanya informasi yang dihimpun awak media ini dari sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa Munif selaku Kepala Dinas Pendidikan Lamongan bersama pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, beserta 68 rekanan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Lamongan.

Menurut Sumber, dalam Laporan itu disebutkan, Munif beserta pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut dilaporkan lantaran diduga bersama-sama melakukan korupsi anggaran dana APBD maupun DAK tahun 2021 dengan total nilai puluhan milyar rupiah.

Yang mana dana tersebut diterimakan pada beberapa lembaga Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta yang diperuntukkan untuk kegiatan rehabilitasi sedang/berat dan pembangunan gedung baru maupun kegiatan non fisik lainnya.

Namun dalam proses pelaksanaan kegiatan diduga ada aliran dana fee hingga puluhan persen. Dan fee tersebut diminta pada saat pencairan bantuan, bahkan ada juga yang diminta setelah pekerjaan selesai.

Bahkan adanya dugaan fee ini juga kembali berlanjut dalam pelaksanaan program pembangunan dan rehab Sebanyak 38 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Lamongan bersumber dari dana DAK tahun 2023 sebesar RP 22,6 miliar.

“Program tersebut meliputi SMP Negeri dan SMP Swasta sebesar Rp 13 Miliar, untuk rehab ringan hingga rehab berat dan 9.6 miliar untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN),” ungkap sumber.

“Akibatnya, pengerjaan proyek yang dikerjakan dengan modus swakelola melalui masing-masing komite yang selanjutnya dikerjakan secara kontraktual ini diduga tidak sebanding dengan besarnya dana yang dihabiskan atau menyimpang dari rancangan anggaran belanja (RAB), sehingga berdampak buruk terhadap bangunan, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tandas sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, Munif selaku Kepala Dinas Pendidikan Lamongan belum bisa dikonfirmasi.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan MHD Fadly Arbiy ketika dikonfirmasi wartawan media ini, membenarkan soal adanya laporan tersebut. Namun disinggung soal poin dari laporan tersebut, MHD Fadly enggan menjelaskan.

Terkait adanya laporan tersebut, awak media ini sebagai alat kontrol sosial masyarakat tentunya berharap kejaksaan negeri Lamongan benar-benar profesional dalam menangani laporan tersebut.(red)

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights