Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah (21 Maret 2026), masyarakat Kabupaten Bojonegoro justru dipaksa menghadapi kenyataan pahit: gas elpiji subsidi 3 kilogram (LPG melon) yang menjadi kebutuhan dasar rakyat kecil, menghilang dari peredaran, namun muncul dengan harga yang tak terkendali.
Di berbagai wilayah, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg. Jika pun tersedia, harganya melonjak hingga Rp40 ribu per tabung. Ironisnya, di media sosial justru marak penawaran yang mencapai Rp100 ribu untuk dua tabung.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, sebut saja Dr, mengaku harus berkeliling dari satu warung ke warung lain hanya untuk mencari LPG 3 kg.
“Sudah muter ke mana-mana, tapi tetap sulit. Sekalinya ada, harganya sampai Rp40 ribu. Itu pun cepat habis,” keluhnya.
Kondisi di lapangan memperlihatkan situasi yang janggal: di satu sisi masyarakat kesulitan mendapatkan LPG subsidi, namun di sisi lain barang yang sama justru beredar dengan harga tinggi.
Fenomena ini menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam distribusi, mulai dari kebocoran pasokan, potensi penimbunan, hingga praktik permainan harga oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar “langka atau tidak”, tetapi ke mana aliran LPG subsidi ini sebenarnya mengalir?
Mengapa barang subsidi yang seharusnya mudah diakses justru sulit ditemukan oleh masyarakat yang berhak?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada meningkatnya beban ekonomi warga, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan distribusi energi bersubsidi.
Kami mendesak secara tegas:
Pertamina untuk membuka secara transparan distribusi LPG 3 kg hingga tingkat bawah.
Pemerintah daerah untuk turun langsung memastikan ketersediaan di lapangan.
Aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penimbunan dan praktik spekulasi harga tanpa kompromi.
Jangan sampai LPG subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru berubah menjadi komoditas yang dipermainkan.
Idulfitri seharusnya menjadi momen ketenangan, namun bagi sebagian masyarakat Bojonegoro, kebutuhan dasar seperti gas elpiji justru menjadi barang langka yang harus diperjuangkan dengan harga mahal.
