Banyuwangi – Polemik pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Gerbang Nasional Banyuwangi menyatakan sikap tegas: menolak rencana penetapan Sekda definitif dalam situasi yang dinilai sarat kepentingan politik dan pencitraan.
Ketua L-GERBANG Nasional, H. Hadi Masrul, menegaskan bahwa jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah, sehingga proses pengisiannya harus bersih dari intervensi dan kepentingan pribadi.
“Kami menyoroti adanya indikasi upaya sistematis dari pihak tertentu yang membentuk opini publik melalui pemberitaan berulang di media. Ini kami duga sebagai langkah membangun legitimasi pribadi untuk kepentingan non-birokratis,” ujar H. Hadi Masrul, Selasa (7/5/2025).
Selain itu, L-GERBANG Nasional menilai bahwa penetapan Sekda definitif saat ini justru berpotensi menambah kegaduhan politik menjelang Pilkada. Oleh karena itu, mereka menolak keras jika penetapan dilakukan dalam suasana yang tidak kondusif dan penuh rekayasa opini publik.
Dalam kajiannya, L-GERBANG merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019, yang menyebutkan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang sekali. Namun, menurut mereka, hal itu tidak boleh dijadikan dalih untuk mempercepat penetapan tanpa proses seleksi yang benar-benar objektif dan bebas tekanan.
“Jabatan Sekda bukan untuk mereka yang hanya pandai pencitraan atau menikmati fasilitas. Ia harus benar-benar menjadi penggerak birokrasi yang responsif dan berpihak pada masyarakat,” lanjut Hadi Masrul.
Lanjut, L-GERBANG Nasional juga mengingatkan kepada Bupati, Gubernur, hingga Kementerian Dalam Negeri untuk tidak terjebak dalam permainan opini yang sedang dibangun. Mereka menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menetapkan Sekda definitif, melainkan fokus menjaga stabilitas birokrasi hingga momentum politik daerah usai.
Sebagai bentuk komitmen, L-GERBANG telah menyusun kajian dan pernyataan sikap resmi, serta akan terus mengawal proses ini agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.(*)
