Tuban – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., bersama Forkopimda Tuban mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ajakan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang digelar di Taman Hutan Kota Abirama Tuban, Jumat (05/12/2025).
Hakordia 2025 yang digelar Inspektorat Tuban ini dikemas semarak dengan diadakannya senam bersama, fun game, dan kuis cerdas cermat. Acara yang diikuti oleh ASN, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun budaya anti korupsi di Kabupaten Tuban.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Halindra bersama Forkopimda memimpin pembacaan Deklarasi Komitmen Tolak KKN yang diikuti seluruh peserta dengan penuh antusias.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan Pemkab Tuban berkomitmen menolak dan mencegah praktik KKN. Menurutnya, korupsi merupakan “bencana” yang merusak tatanan pemerintahan, menggagalkan pembangunan, dan menumbuhkan karakter koruptif dalam masyarakat.
Lebih lanjut, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak rakyat. “Karena itu kita harus bergerak bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk menolak segala bentuk praktik KKN,” tegasnya.
Mas Lindra mengajak masyarakat untuk berani menjadi teladan dalam pencegahan korupsi, termasuk menolak pungutan liar, gratifikasi, serta praktik-praktik menyimpang lainnya. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya berada di tangan pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.
“Jaga integritas di mana pun panjenengan berada. Jadilah generasi yang berani berkata ‘tidak’ pada pungli, ‘tidak’ pada gratifikasi, dan ‘tidak’ pada korupsi. Dengan integritas, Tuban bisa maju dan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan,” imbuhnya.
Melalui peringatan Hakordia ini, Pemkab Tuban bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sistem pencegahan, meningkatkan transparansi, serta memastikan pelayanan publik berjalan tanpa praktik KKN. Peringatan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa integritas adalah fondasi terpenting dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Red
