SURABAYA – Dua orang pria di Surabaya diamankan polisi setelah kedapatan membawa sebuah bom molotov saat melakukan unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Dua Pria yang di amankan Polda Jatim berinisial MVK dan VS keduanya masih berusia 24 tahun asal Surabaya. Ia ditangkap setelah ketahuan memiliki bom molotov ketika memperingati hari pahlawan.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes pol Jules Abraham Abast menyampaikan secara resmi bahwa dua orang yang diamankan dalam kegiatan unras di Surabaya resmi ditangkap dan ditempatkan sebagai tersangka dalam kepemilikan bom molotov
“Keduanya kini sudah diamankan setelah kedapatan membawa bom molotov saat unras memperingati hari pahlawan.” Ujarnya Jules.
Dalam penangkapan ke dua orang itu Jules menceritakan, awalnya petugas melakukan pengamanan jalanya massa di sekitar monumen bambu runcing, petugas Tak sengaja melihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor gerak-gerik mencurigakan
“Begitu dilakukan penangkapan terhadap dua orang pria itu, petugas temukan benda seperti bom molotov yang rencananya dipergunakan untuk mengganggu aktivitas massa di hari pahlawan.” Katanya.
Modus dan peran kedua orang tersebut.
Jules Menuturkan. Keduanya sengaja merencanakan untuk membuat bom molotov, sebelumnya, pelaku ini merakit di rumah temannya, kemudian keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi.
“Saat itu keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.” Ucapnya.
Motif dari dua tersangka membuat bom.
Jules menegaskan bahwa Motif dari tersangka ini adalah rencana untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,
“Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya.” Jelas Jules.
Polda Jatim saat ini tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kata Jules, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
(Sy)
