‎Dinas & APH Diam Saja, Tambang di Lemahbang Rusak Alam & Jalan — Polda Jatim, Turun Tangan Sekarang!

Pasuruan – Suara deru alat berat tak kunjung mereda di Desa Lemahbang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Praktik pertambangan yang diduga ilegal di wilayah ini ternyata masih bergeliat dengan lancar, seakan tak tersentuh oleh aturan apa pun. Dari informasi yang dihimpun awak media di lapangan, kegiatan tersebut beroperasi tanpa kendala yang berarti terang-benderang di siang hari, namun tak ada satu pun pihak berwenang yang tampak turun menindak.
‎
‎Pertanyaan besar pun membuncah di hati masyarakat: apakah dinas terkait dan aparat penegak hukum benar-benar tidak tahu, atau sengaja menutup mata? Kegiatan pertambangan yang diduga berjalan tanpa perizinan lengkap ini nyata-nyata merusak lingkungan. Lahan terbuka menganga tak tertata, struktur tanah terancam longsor, sementara jalan-jalan di sekitar lokasi hancur berlubang akibat beban berat truk pengangkut yang lalu-lalang setiap hari.
‎
‎Kerusakan itu terlihat jelas, dirasakan langsung oleh warga sekitar. Namun sampai saat ini belum terlihat langkah nyata dari penegak hukum. Seakan-akan kerusakan alam dan kerugian yang ditimbulkan bukan urusan siapa pun. Padahal undang-undang dengan tegas mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin sah dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.
‎
‎Kini kesabaran warga sudah menipis. Harapan mereka tak lagi pada tingkat kabupaten. Masyarakat sekitar memohon kepada Polda Jawa Timur untuk turun langsung ke lokasi. Verifikasi dokumen perizinan, periksa siapa yang mengelolanya, dan hentikan jika memang melanggar hukum. Jangan biarkan alam terus dirusak, jalan terus hancur, dan aturan hukum terus diabaikan hanya karena tidak ada yang berani menindak.
‎
‎Hukum tidak boleh hanya tertulis di atas kertas — ia harus ditegakkan di lapangan, terlepas siapa yang melanggarnya.
‎
‎Redaksi akan terus memantau perkembangan di lokasi ini. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak pengelola tambang, Dinas terkait, maupun instansi berwenang untuk memberikan penjelasan resmi dan berdata lengkap. Fakta di lapangan tidak bisa disembunyikan selamanya.
‎