Transpos.id. Penengahan Lamsel – Pemerintah Desa (Pemdes) Gandri Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, (lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2024, yang di gelar di Aula Desa setempat, Senin (6/11/2023).
Musrenbangdes di gelar dalam rangka Pembahasan dan kesepakatan Rancangan RKP Desa dan kesepakatan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan serta pemilihan dan penetapan delegasi Desa.
Yang mana peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tersebut telah menyepakati Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024. Dan di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Desa, yang di tandatangani oleh Unsur Pemerintahan Desa dan Perwakilan Masyarakat
‘Camat Penengahan Jaelani S.Stp,SH, dalam sambutannya mengungkapkan, “Pemerintahan Desa dengan analogi seperti kereta api yang harus mengikuti rel nya. Program pemerintah untuk pembangunan melalui Dana Desa artinya terkait penyusunan RKPDes tahun 2024 dalam musyawarah acara pembangunan desa harus sesuai dengan rencana pembangunan Bapak Bupati Lampung Selatan, dalam jaln ini Bapak Haji Nanang Ermanto,” Paparnya.
Sambungnya lagi, “pemulihan ekonomi nasional, dan Desa Pintar atau Smart Village berupa pelayanan dengan file digital, yang digadang- gadang oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2018, dan hasilnya baru 4 Desa Dari 22 se-Kecamatan Penengahan,” Ungkap Camat Penengahan.
Camat menambahkan,” bidang Pemerintahan, 3 kali Monev (Monitoring dan Evaluasi/Red), stunting menjadi skala prioritas untuk menghindari dan mencegah stunting hingga Penengahan bisa zero stunting. Dan saya berharap semuanya bisa terealisasi di Desa Gandri.” Pungkasnya.
Disi lain kepala Desa Gandri, Purwanto, mengatakan bahwa, “kegiatan Musrenbangdes tersebut untuk membahas rancangan RKP Desa dan daftar usulan untuk di tahun 2024. Untuk menampung dan memaparkan, Usulan-usulan dari hasil musdus, Musdes. Di butuhkan oleh seluruh warga masyarakat, dan akan di rencanakan untuk ditahun 2024,” ungkapnya.
Tambahnya, “melalui kegiatan inilah, masyarakat diharapkan bisa mengajukan seluruh usulan-usulan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, berdasarkan regulasi yang ada.” Pungkasnya. *(red)
