Surabaya— Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, memimpin langsung aksi protes besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa siang (15/7/2025). Aksi ini menarik perhatian publik lantaran massa AMI menimbun halaman depan gedung wakil rakyat tersebut dengan tumpukan sampah sebagai simbol buruknya kinerja dan bobroknya penegakan hukum di wilayah Jawa Timur.
Dalam orasinya, Baihaki Akbar menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap DPRD Jatim, khususnya Komisi A, yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah, terutama terkait maraknya peredaran narkoba, praktik pungutan liar (pungli), dan perjudian online (judol) yang diduga melibatkan oknum petugas lapas dan rutan.
“Kami melihat penegakan hukum di Jawa Timur sangat tebang pilih. Ada sipir di Lapas Pemuda Madiun terbukti memasukkan narkoba ke dalam lapas, tapi hanya dipindah tugas tanpa proses hukum. Di Lapas Lumajang juga ada yang positif memakai narkoba, namun tidak ada tindakan tegas. Sementara rakyat kecil, kalau ketahuan pakai sabu setitik saja, bisa dihukum bertahun-tahun. Di mana keadilan?” tegas Baihaki dengan nada tinggi di hadapan ratusan massa aksi.
Lebih lanjut, Baihaki menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya peran DPRD Jatim, terutama Komisi A, dalam mengawasi institusi penting seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Jawa Timur, serta lapas dan rutan di seluruh provinsi.
“Kami sudah pernah menyampaikan laporan secara resmi kepada Komisi A DPRD Jatim. Tapi mereka diam. Tidak ada tindak lanjut. Hari ini kami datang lagi dengan cara yang lebih keras, namun tidak satu pun dari mereka berani menemui kami. Ini bukti nyata bahwa DPRD Jatim, khususnya Komisi A, adalah lembaga yang lemah, tak berdaya menghadapi mafia narkoba di balik tembok lapas,” ujar Baihaki lantang.
Kekecewaan memuncak saat tidak satu pun perwakilan DPRD keluar untuk berdialog atau menerima aspirasi massa. Hal itu mendorong AMI untuk mengancam akan meningkatkan eskalasi aksi.
“Kalau pekan depan tidak ada tanggapan juga, kami akan datangi rumah Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Rakyat sedang marah, dan kami akan ingatkan dia langsung di kediamannya bahwa keadilan tidak boleh dibungkam!” ancam Baihaki.
Aksi AMI ini menjadi sorotan bukan hanya karena simbolisme penimbunan sampah, tetapi juga karena keberanian mereka dalam menyuarakan kritik tajam terhadap oknum aparat negara dan sekaligus lembaga legislatif yang dianggap lalai menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.
Sejumlah pengamat menyebut aksi tersebut sebagai bentuk nyata dari ketidakpercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat yang dinilai makin jauh dari aspirasi rakyat. Di sisi lain, warga yang melintas di sekitar lokasi turut menyatakan simpati atas aksi damai tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Provinsi Jawa Timur terkait aksi protes AMI. Gedung dewan tetap tertutup rapat dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.
Aksi ini menjadi catatan penting bahwa perlawanan terhadap ketimpangan hukum di Jawa Timur masih terus bergelora, dan AMI, di bawah komando Baihaki Akbar, tampaknya belum akan berhenti hingga perubahan nyata terjadi di tubuh institusi penegak hukum dan pengawas pemerintahan.
(Sy)
