Breaking News
16:42

Bank Sinarmas Tempuh Jalur Hukum Dugaan Penggelapan Toyota Innova; Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Berharap Segera Mendapat Kepastian Hukum

IMG 20261122 WA0023
Bagikan
Lihat Tersimpan

Bojonegoro||TP – Pihak Bank Sinarmas Bojonegoro menempuh langkah hukum terkait dugaan penggelapan satu unit kendaraan Toyota Kijang Innova tahun 2018 yang berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan.

Perkara tersebut sebelumnya dilaporkan melalui Polres Bojonegoro; dalam perkembangan penanganannya, perkara kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk ditindaklanjuti melalui tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini berkaitan dengan satu unit kendaraan Toyota Kijang Innova tahun 2018 yang tercatat dalam perjanjian pembiayaan atas nama nasabah berinisial N. Dalam perkembangan perkara, kendaraan tersebut diduga berpindah penguasaan kepada pihak lain yang diketahui berinisial R, dengan panggilan Kiki, warga Desa Kuce, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Minggu ,(22/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak berinisial R atau yang dikenal dengan panggilan Kiki disebut merupakan anak kandung dari nasabah berinisial N. Persoalan mengenai penguasaan dan keberadaan kendaraan yang berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari perkara yang kini ditempuh melalui jalur hukum; sehingga penanganannya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kronologi serta pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Langkah pelaporan melalui Polres Bojonegoro merupakan upaya pihak Bank Sinarmas untuk menindaklanjuti persoalan yang muncul berkaitan dengan kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan. Dalam perkembangan selanjutnya, perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro; sehingga proses penanganan kini diharapkan berlanjut sesuai mekanisme hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.

Informasi yang diperoleh juga menyebutkan bahwa nasabah berinisial N diketahui berprofesi sebagai tenaga pengajar atau guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Namun, status pekerjaan tersebut bukan merupakan penentu adanya tindak pidana; substansi perkara tetap berkaitan dengan dugaan penggelapan atau pengalihan kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan, yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dalam konteks hukum, benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki ketentuan tersendiri terkait pengalihan, penggadaian, maupun penyewaan. Apabila objek jaminan fidusia dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, meskipun demikian, penerapan ketentuan hukum tetap harus didasarkan pada fakta, alat bukti, serta pembuktian dalam proses peradilan, sehingga penentuan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Salah satu pegawai pihak Bank Sinarmas Bojonegoro menyampaikan harapannya agar perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro dapat segera ditindaklanjuti secara profesional, tepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Harapan tersebut disampaikan agar persoalan yang telah dilaporkan tidak berlarut-larut; serta dapat memperoleh kepastian melalui tahapan penanganan hukum sebagaimana mestinya.

“Harapan kami, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro dapat segera memproses perkara ini dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku; sehingga persoalan yang telah kami laporkan bisa mendapatkan kepastian hukum,” ujar salah satu pegawai Bank Sinarmas.

Menurut pihak Bank Sinarmas, langkah hukum yang ditempuh merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan dan penyelesaian atas persoalan kendaraan yang berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan. Proses penanganan perkara diharapkan berjalan secara objektif, transparan, dan profesional; dengan tetap mengedepankan ketentuan perundang-undangan serta menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro menjadi tahapan penting dalam proses penanganan hukum yang sedang berjalan. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan fakta-fakta terkait persoalan kendaraan, kronologi penguasaan, serta aspek hukum yang berkaitan dapat ditelaah dan diproses sesuai kewenangan; sehingga tercipta kepastian hukum dan penyelesaian yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan.

Hingga proses hukum berjalan, seluruh dugaan yang berkaitan dengan perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum; setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, sementara penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah di pengadilan.

Penulis

By Redaksi

Tinggalkan Balasan