Surabaya – Gelombang kemarahan publik meledak. Aksi besar-besaran yang digerakkan oleh Aliansi Madura Indonesia (AMI) menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan rakyat terhadap rusaknya moral elite legislatif Kota Surabaya.
Namun yang paling mengejutkan, bukan hanya Achmad Hidayat mantan Sekretaris DPC PDIP Surabaya yang menjadi sorotan. Kini, nama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, ikut terseret sebagai aktor utama dalam skandal yang memalukan ini.
Aksi yang melibatkan 500 anggota AMI di depan rumah dinas dan kantor DPRD Surabaya bukan sekadar simbol perlawanan. Di bawah kepemimpinan Baihaki Akbar, SE., SH., massa menuntut agar Adi Sutarwijono segera dicopot dari jabatannya, karena dianggap tidak hanya gagal menjalankan fungsi pengawasan dan kepemimpinan moral, tapi juga diduga terlibat langsung dalam praktik-praktik tidak etis dan mencoreng institusi DPRD.
Skandal bermula dari viralnya chat pribadi yang diduga kuat milik Achmad Hidayat, menunjukkan indikasi transaksi narkoba jenis ekstasi. Namun publik semakin geram karena tidak ada reaksi sedikit pun dari Ketua DPRD. Alih-alih bersikap tegas, Adi Sutarwijono justru terkesan melindungi, menutup-nutupi, dan mencoba meredam isu.
Namun lebih dari itu, AMI mengungkap adanya keterlibatan langsung Adi dalam perilaku menyimpang lainnya, yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan internal DPRD.
“Kami mendapat laporan kuat dari masyarakat dan sumber internal hotel, bahwa Adi Sutarwijono berulang kali check in di sejumlah hotel Surabaya, membawa perempuan muda yang diduga bukan istrinya, bahkan beberapa tampak seperti gadis di bawah umur,” ungkap Baihaki Akbar di tengah orasi, disambut riuh kecaman massa.
Jika tuduhan ini benar, maka Adi bukan hanya gagal sebagai pemimpin lembaga legislatif, melainkan juga menggunakan kekuasaannya untuk praktik amoral yang merusak kepercayaan publik.
Alih-alih menjaga marwah lembaga DPRD sebagai simbol suara rakyat, Adi justru membiarkan lembaganya menjadi ruang aman bagi perilaku menyimpang. Tidak ada pembentukan tim etik, tidak ada klarifikasi publik, dan tidak ada pernyataan sikap terhadap perilaku bawahannya. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa Adi bukan bagian dari solusi melainkan bagian dari masalah itu sendiri.
“Ini bukan hanya soal Achmad, ini soal lembaga yang membusuk dari dalam. Dan pembusukan itu dimulai dari pucuk pimpinannya Adi Sutarwijono,” tegas Baihaki lagi.
AMI menyatakan telah melakukan konfirmasi langsung kepada Achmad Hidayat mengenai chat ekstasi tersebut. Namun respons yang diterima jauh dari rasa tanggung jawab Achmad terkesan cuek dan tidak menganggap serius dampaknya terhadap masyarakat. Sementara Adi, memilih diam, meski bukti terus beredar dan tekanan publik semakin membesar.
“Bagaimana bisa Ketua DPRD bungkam melihat mantan kader partainya disebut memesan narkoba? Kecuali jika dia memang tidak merasa perlu menanggapi, karena dirinya sendiri juga tenggelam dalam skandal moral,” kata Baihaki.
Aliansi Madura Indonesia menuntut:
1. Pencopotan segera Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPRD Surabaya.
2. Pemeriksaan terhadap aktivitas pribadi Adi yang berkaitan dengan dugaan skandal hotel dan pelanggaran etik berat.
3. Proses hukum terhadap Achmad Hidayat atas dugaan transaksi narkotika.
4. Pembentukan tim etik independen oleh Dewan Kehormatan dan partai terkait.
Jika dalam 7 hari tidak ada sikap tegas, AMI menyatakan akan melakukan gelombang aksi kedua yang lebih besar, serta mengajukan laporan resmi ke KPK, Komnas HAM, dan LPSK, guna mendalami aspek pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap jabatan publik.
Aksi AMI bukan sekadar reaksi emosional, tapi panggilan moral. Dalam masyarakat demokratis, jabatan bukan hak pribadi tapi amanah rakyat. Dan ketika amanah itu dikhianati oleh kelakuan bejat dan kepemimpinan yang mandul, rakyat berhak mencabutnya.
“Jika Ketua DPRD tidak bisa menjaga kehormatannya, maka rakyat akan rebut kembali kehormatan itu,” tutup Baihaki.
(Suroyo)
