Tuban — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Bhayangkari Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menjadi perhatian sejumlah wali murid. Program yang sejatinya bertujuan mendukung pemenuhan gizi anak usia dini tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan nilai anggaran yang beredar di masyarakat.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, paket MBG yang diterima siswa berasal dari dapur MBG yang berlokasi di depan SMPN Sokosari.
Dalam satu paket makanan, siswa dilaporkan menerima satu kotak susu kemasan 125 ml bertuliskan “Susu Sekolah – Susu Gratis Program MBG”, satu potong roti tabur kelapa dalam kemasan plastik, serta satu buah jeruk.
Secara umum, komposisi tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah wali murid terkait kelengkapan gizi yang diberikan kepada anak-anak. Mereka menilai menu yang disajikan masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya mencerminkan konsep gizi seimbang sebagaimana yang diharapkan dalam program pemenuhan nutrisi bagi peserta didik.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada kondisi buah jeruk yang dibagikan. Beberapa wali murid mengaku menemukan adanya bercak kehitaman pada kulit buah tersebut. Meski belum ada kepastian apakah kondisi tersebut memengaruhi kelayakan konsumsi, temuan ini tetap menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan orang tua siswa.
Salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keraguannya terhadap kesesuaian antara menu yang diterima dengan besaran anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp15 ribu per anak.
“Kalau memang anggarannya Rp15 ribu per anak, seharusnya bisa lebih variatif dan memenuhi unsur gizi yang lengkap. Ini hanya susu kecil, roti, dan jeruk. Kami berharap ada penjelasan yang lebih transparan,” ujarnya.
Secara prinsip, Program MBG dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang serta meningkatkan konsentrasi belajar. Dalam pedoman gizi seimbang, satu porsi makanan idealnya mencakup sumber karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral, serta disajikan dengan memperhatikan aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi.
Minimnya variasi menu yang diterima siswa memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan implementasi di lapangan.
Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan apakah nilai Rp15 ribu per porsi tersebut merupakan angka pasti yang diterapkan dalam program di wilayah tersebut.
Sejumlah wali murid pun berharap adanya keterbukaan informasi dari pihak terkait, baik pengelola dapur MBG maupun instansi yang berwenang. Mereka menilai transparansi penting untuk menjelaskan beberapa hal krusial, seperti standar anggaran per porsi, rincian komponen biaya, mekanisme pengadaan bahan makanan, hingga proses distribusi dari dapur MBG ke sekolah penerima.
“Yang kami inginkan bukan sekadar makanan gratis, tapi juga kualitas yang benar-benar sesuai untuk anak-anak. Kalau program ini bagus, tentu kami dukung. Tapi harus jelas dan terbuka,” ungkap wali murid lainnya.
Di sisi lain, transparansi juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas program, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan anak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG yang berlokasi di depan SMPN Sokosari maupun perwakilan TK Bhayangkari Soko belum memberikan keterangan resmi terkait besaran riil anggaran per porsi serta standar menu yang diterapkan dalam program tersebut.
Tim media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi yang komprehensif.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar dapat disajikan secara utuh, berimbang, serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik.
Diduga Minim Anggaran, MBG TK Bhayangkari Soko Tuai Sorotan Wali Murid









