Bukti Baru Proyek Rp 2 Miliar di Desa Ngampal Jadi Saksi Bisu Kejahatan Terstruktur.!

Bojonegoro – Penegakan hukum di Jawa Timur kini berada di titik nadir seiring dengan bungkamnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadapi Mega Skandal BKKD Bojonegoro senilai Rp 806 Miliar.
‎
‎Ketidakberdayaan lembaga antirasuah ini semakin kontras dengan munculnya bukti baru yang sangat vulgar di lapangan, proyek pengaspalan di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 2.076.000.000 namun sudah hancur lebur hanya dalam waktu 30 hari.
‎
‎Realitas fisik yang oleh warga dijuluki sebagai Aspal Rengginang ini menjadi bukti otentik bahwa uang rakyat sedang dirampok secara sistematis di bawah hidung para penegak hukum yang mendadak kehilangan taringnya.
‎
‎Skandal di Desa Ngampal senilai Rp 2 Miliar ini hanyalah puncak gunung es dari total anggaran Rp 806 Miliar yang diduga menjadi ladang bancakan melalui selisih harga material yang mencapai ratusan ribu rupiah per unit.
‎
‎Informasi dari sumber terpercaya mengungkap adanya dugaan Obstruction of Justice yang dilakukan secara terstruktur, di mana temuan fatal tim lapangan Inspektorat ditengarai sengaja disunat oleh oknum Inspektur Pembantu (Irban) demi menjaga stabilitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
‎
‎Masyarakat di lapangan secara terang-terangan memberikan mosi tidak percaya dan mendesak KPK serta BPK-RI untuk segera bertindak, karena rakyat tidak butuh Wisata Audit yang hanya mencocokkan kuitansi palsu di atas meja kerja yang empuk.
‎
‎Keberanian KPK kini benar-benar diuji untuk menjemput dan melindungi sumber internal yang memegang catatan aliran dana haram sebelum bukti-bukti tersebut dimusnahkan secara jabatan.
‎
‎Jika Gedung Merah Putih tetap membisu terhadap data “A1″ yang telah beredar termasuk bukti fisik proyek hancur di Desa Ngampal dan insiden penjebolan pagar SDN Prigi 1.
‎
‎”Maka narasi bahwa Bojonegoro telah menjelma menjadi Zona Kebal Hukum yang dipagari kekuatan politik raksasa adalah kenyataan pahit yang harus diterima rakyat” ungkap masyarakat di lapangan yang enggan disebutkan namanya.
‎