Lampung Selatan, Transpos.id. – Pemerintah Kecamatan Penengahan bersama tim terpadu Kabupaten Lampung Selatan mengintensifkan pengawasan tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Lampung Selatan tersebut berlangsung di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Penengahan, Jum’at (27/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dana desa sekaligus memperkuat sistem administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Wilayah I Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Zulfikar; Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Rudy Akbarta mewakili Kepala Dinas PMD Erdiyansyah; M. Ferry Fungsional PBJ mewakili Kabag PBJ Gunawan; unsur BPPRD; KPP Pratama Natar; Bank Lampung; Camat Penengahan Hermawan; serta seluruh kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Penengahan.
Camat Penengahan, Hermawan, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat kapasitas aparatur desa.
“Melalui momentum ini, kita berharap penguatan kapasitas pemerintah desa semakin maksimal. Apapun permasalahan di desa, seharusnya bisa dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama tim terpadu,” ujarnya.
Menurut Hermawan, komunikasi dua arah antara desa dan tim terpadu merupakan inisiatif strategis Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, untuk mengakselerasi kebijakan di lapangan.
Ia menilai, desa perlu lebih proaktif dalam menyampaikan persoalan, termasuk terkait tata cara pengelolaan belanja barang dan jasa, administrasi pemerintahan, maupun aspek sosial ekonomi.
“Permasalahan sekecil apa pun harus berani disampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Ini bagian dari percepatan pembangunan yang diharapkan Bupati,” tambahnya.
Hermawan juga mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dipaparkan para pemateri tim terpadu. Ia mengibaratkan kepemimpinan Bupati sebagai kendaraan berkapasitas besar yang membutuhkan dukungan dan kesiapan semua pihak untuk bergerak cepat bersama.
Dalam pemaparannya, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Rudy Akbarta, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan membangun sistem akuntabilitas yang lebih tertib dan profesional di desa.
“Sistem administrasi pemerintahan desa harus semakin baik, pelayanan publik harus lebih maksimal. Semua program desa harus sejalan dengan visi Kabupaten Lampung Selatan yang bersih, bebas korupsi, dan bebas gratifikasi,” tegas Rudy.
Ia mengingatkan bahwa tata kelola yang baik menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan efektif dan terhindar dari persoalan hukum.
Senada dengan itu, perwakilan Bank Lampung, Putri, menyampaikan keikutsertaan pihaknya dalam kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Bank Lampung mendukung ekosistem PAD Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.
Ia juga memaparkan bahwa seluruh transaksi gaji kepala desa dan perangkat, hingga pengelolaan anggaran desa, selama ini melalui Bank Lampung. Termasuk pula dukungan pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan fasilitas pembiayaan bagi BUMDes.
“Hubungan kami dengan pemerintah desa bukan sekadar mitra perbankan, tetapi bagian dari sistem yang membangun keterkaitan ekonomi desa secara menyeluruh,” tambahnya.
Putri berharap, melalui sinergi ini, tata kelola desa semakin akuntabel dan transparan, serta mampu mendorong pertumbuhan usaha di tingkat desa.(red/Hb)
