TANGGAMUS – Keputusan Sumantri yang menolak keinginan sejumlah pihak untuk menempuh upaya Restorative Justice (RJ) mendapat dukungan organisasi profesi wartawan. Kali ini, Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L) DPD Kabupaten Tanggamus terang-terangan mengambil sikap mendukung Sumantri.
Diberitakan, wartawan wawainews.id, Sumantri, menjadi korban dugaan penganiayaan oknum kepala pekon (desa) di Kabupaten Tanggamus beberapa waktu lalu. Tidak terima mendapat perlakuan tersebut, Sumatri kemudian melaporkan oknum kepala pekon ke Polres Tanggamus.
Saat ini laporan dugaan penganiayaan oleh kepala Pekon Way Nipah di Polres Tanggamus sudah SP2HP, atau pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan. Bahkan Jumat 17 Maret 2023 Sumantri telah menyerahkan alat bukti lainnya sesuai permintaan penyidik.
Dikatakan Budi Widayat Marsudi, Ketua Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L) DPD Tanggamus, dia menyatakan mendukung sikap Sumantri Jurnalis Wawai News. Menurutnya selama ini banyak kasus kekerasan yang dialami oleh Pers di Tanggamus tapi berakhir di meja makan
“Ini bukan soal masalah mau memenjarakan orang, tapi ini lebih kepada penegakkan aturan untuk bisa jadi percontohan di Lampung. Selama ini banyak kekerasan yang dihadapi rekan jurnalis tapi ujungnya tidak jelas. Untuk itu kami sebagai pihak yang mengawal kasus ini dari awal akan terus memantau perkembangan termasuk kinerja kepolisian dalam menangani kasus ini,” tegas Budi WM.
Apalagi jelasnya kepala Pekon Way Nipah juga sebagai Ketua Apdesi Pematang Sawa selama ini sudah dikenal arogan. Artinya ini bisa jadi pembelajaran sebagai pejabat publik harus mengedepankan sikap ramah. Tidak zamannya lagi aksi kekerasan alias bar-bar dilakukan.
Dilanjutkan, banyak pihak mengupayakan agar laporan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Kepala Pekon Way Nipah, kecamatan Pematang Sawa terhadap Jurnalis Wawai News yang kini bergulir di Polres Tanggamus bisa berakhir restorative justice atau RJ
Sebelumnya, Sumatri, wartawan korban dugaan penganiyaan dengan tegas menyatakan tidak akan menempuh upaya restoratif justice (RJ) dalam kasus ini. Sementara banyak pihak menghendaki perkara tidak bergulir di pengadilan, dan bisa diselesaikan diluar persidangan.
“Banyak pihak mencoba agar saya mau berdamai atas penganiayaan oleh kepala Pekon Way Nipah yang kini bergulir di Polres Tanggamus. Mereka mencoba masuk melalui teman dekat, keluarga dan lainnya,” ungkap Sumantri Wartawan media ini Sabtu (18/3/2023).
Sumantri tegas mengatakan tidak ada istilah RJ atas laporan yang telah ditangani Polres Tanggamus, biarkan proses hukum berjalan sesuai mekanisme aturan berlaku, karena ini adalah komitmen dari awal. Sehingga semua pihak tidak usah mencoba berusaha ke sana-sini agar kasus tersebut RJ.
“Saya berharap kasus ini bisa jadi contoh dalam perlindungan profesi wartawan oleh kepolisian. Sehingga bisa memberi dampak positif bagi profesi jurnalis di Tanggamus agar jadi warning bagi pejabat publik untuk tak mengedepankan kekerasan dalam menghadapi jurnalis,” ungkap Sumantri.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dirinya memiliki Redaksi yang telah mendukung dan banyak organisasi Pers dan rekan satu pena terus memberi dukungan dari awal kasus ini bergulir. Sumantri mengapresiasi dan masih percaya pada Polisi yang sebelumnya telah membuat pernyataan akan tegak lurus dalam kasus ini.
“Kita lihat saja, kan Kasat Reskrim diberbagai media telah menyatakan tegak lurus dalam penanganan laporan penganiayaan yang saya laporkan. Saya hanya komitmen dengan bahasa itu, jika saya yang salah saya siap bertanggungjawab dalam kasus ini,” tegas Sumantri.
Lebih jauh diakuinya terkait restorative justice bahkan penyidik yang menangani kasus ini telah bertanya dengan mengatakan seandainya ada upaya RJ. Tapi saat itu, ditegaskan tidak ada istilah RJ.
“Saya tegaskan tidak ada istilah RJ dalam laporan penganiayaan oleh Kepala Pekon Way Nipah, jadi tidak perlu cari cara agar saya mau berdamai. Secara manusia apa yang dilakukan kepala Pekon itu sudah saya maafkan, tapi proses hukum harus berjalan sesuai yang berlaku. Bahkan saya akan mendesak agar penanganan kasus ini kepala Pekon bisa dijerat dengan UU Pers,” pungkas Sumantri. (HS/…)
